Artikel

www.kpud-sultraprov.go.id. EMANSIPASI WANITA. Dua kata ini seakan sangat powerful bagi wanita-wanita Indonesia untuk meminta persamaan hak seperti yang didapatkan oleh laki-laki, dewasa ini negara memberikan ruang yang cukup luas bagi kaum wanita di Indonesia untuk turut berkompetisi diberbagai bidang dalam berbangsa dan bernegara, sebut saja dalam bidang politik, kaum wanita mendapat perhatian khusus agar dapat sejajar dan memperoleh kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki, kebijakan pemerintah yang berprespektif gender dalam hal hak berpolitik bagi kaum perempuan dapat terlihat pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, ketentuan ini pun lebih lanjut di jabarkan dalam ketentuan Pasal 11 huruf d Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang pada pokonya mengatur penempatan nomor urut bakal calon Perempuan.

Continue reading

patahanawww.kpud-sultraprov.go.id. Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk membatasi pencalonan kepala daerah (memiliki konflik kepentingan dengan petahana) pada pilkada serentak tahun ini, Pembatasan ini bukan tanpa alasan, mengingat kecenderungan terjadinya dinasti politik saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.

UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada menyebutkan adanya pembatasan tersurat pada pasal 7 huruf r, yang menyebut calon kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Undang-undang ini lalu diinterprestasikan lagi KPU melaui rapat. Komisioner KPU Ida Budhiati mengatakan dibeberapa media nasional, aturan ini dibuat berdasarkan beberapa kasus hukum yang terjadi akibat munculnya dinasti politik di daerah.

“Awalnya kami sangat semangat mengurus detail, kemudian dalam perjalanan masuk pada apa latar belakang petahana, sekarang masih dinilai pada pembatasan suami-istri, tidak memiliki hubungan sedarah satu tingkat ke atas dan ke bawah dengan petahana”, kata ibu ida dalam diskusi politik di kantor YLBHI, Jakarta, selasa (14/4/2015)

Continue reading

( Memperingati Satu Tahun Pasca Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 # 09 April 2014 – 09 April 2015 ) ( www.kpud-sultraprov.go.id ), Kendari, 09 April 2015

ayo memilihHIDAYATULLAH, SH ( Ketua KPU Prov. Sultra )

Menurut Hidayatullah, SH,Makna pemilu legislatif tahun 2014 adalah merupakan titik balik dari pada proses demokratisasi di Indonesia, kendatipun proses demokratisasi ini masih dalam proses transisi dan Alhamdulillah pemilu legislatif tahun 2014 ini berjalan dengan lancer, sukses, dan aman. Pada tingkatan itu kesadaran politik masyarakat sudah cukup tinggi sehingga kualitas pemilu legislatif jadi lebih baik. Memang ada kekurangan sedikit baik terkait dengan penyelenggara, peserta maupun masyarakat pemilih itu sendiri tetapi pada umumnya pemilu legislatif Tahun 2014 kemarin masyarakat sudah bisa menentukan perwakilan mereka baik itu ditingkat DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota dan yang terpilih itu bagian dari aspirasi masyarakat oleh karena itu makna terpenting dari pemilihan Legislatif 2014 kemarin adalah masyarakat dapat berpartisipasi dan menentukan perwakilan meraka untuk mewakili aspirasi mereka di berbagai tingkatan itu, jadi dengan suatu keyakinan masyarakat wakil yang dipilih itu dapat menyampaikan aspirasi mereka.

Continue reading

Jumat (04/10), bertempat di Hotel Plaza Inn diselenggarakan Rapat Kerja Zonasi Kampanye antara KPU RI dengan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Se – Sulawesi Tenggara, rapat ini kembali menghadirkan Kepala Biro Hukum RI, Nur Syarifah, SH, M. Hum

Acara ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Prov. Sultra, Hidayatullah, SH dan menghadirkan Peserta para Anggota KPU yang membidangi masalah hkum, Kasubag dan Staf Sekretariat KPU Kab/Kota   Se – Sulawesi Tenggara

Continue reading

Spesifikasi teknis:

  1. Baliho berukuran minimal 4×6 meter, bahan baliho kualitas baik, cetak 4 (empat) warna (4/0), contoh desain terlampir.
  2. Spanduk berukuran minimal 1×5 meter, bahan spanduk kualitas baik, cetak 4 (empat) warna (4/0), contoh desain terlampir.
  3. Bahan lainnya, diatur oleh Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
(Juknis sedang diproses untuk tanda tangan ketua KPU)
Contoh desain bisa diunduh  disini.
catatan :
Untuk dapat mengunduh file terlebih dahulu supaya login melalu email G Mail.